Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 185,35 juta orang atau setara 66,4 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2024. Selain itu, kelompok ini memiliki pengeluaran mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, Puteri menilai potensi kelas menengah harus dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian.
“Memang pada RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan anggaran perlindungan sosial hingga Rp504,7 triliun. Namun, harus dipastikan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sejumlah insentif pajak untuk kelas menengah memang telah diterapkan, seperti insentif pembelian properti dan kendaraan listrik. Sehingga, kami harap ada perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari insentif ini,” urai Puteri.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perlunya perbaikan dari segi desain pajak maupun instrumen fiskal secara keseluruhan untuk menargetkan setiap kelompok masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah yang seharusnya bisa menikmati insentif yang lebih banyak.
