PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Wahyu Sanjaya mengatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan BUMN harus memiliki dampak dan manfaat positif bagi perusahaan dan masyarkat. Ia pun merespons positif alokasi dana PNM yang diterima PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero) di tahun 2021 untuk mendukung program Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) melalui pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.
“Sebenarnya BMTH bukan tugas Pelindo, tetapi karena dibutuhkan untuk menunjang turis di Bali, sehingga itu dibutuhkan, dan kita melihat dampaknya cukup signifikan,” ucapnya usai memimpin pertemuan dengan jajaran PT Pelindo di Denpasar, Bali pada Kamis (20/6/2024). Tercatat, usai penerimaan PMN di 2021, sejak September 2022 s.d. TW I 2023 kurang lebih 40 kapal pesiar telah sandar di Pelabuhan Benoa. Hal tersebut menurutnya tentu memberikan dampal positif bagi roda ekonomi di Bali.
Pelindo merupakan perusahaan pelat merah yang didirikan pada tahun 1960 dan bergerak di bidang logistik terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Pada Tahun 2021, Pelindo mendapat PMN sebesar Rp1,2 triliun dan digunakan untuk Pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa. Pogress realisasi fisik Pelabuhan tersebut sejak TW III 2022 adalah sebesar 33% kemudian pada TW I 2023 sebesar 47%, pada TW III 2023 sebesar 55%, pada TW I 2024 sebesar 80% dan estimasi target penyelesaian 100% pada akhir tahun 2024.
Usai mengalami peleburan Pelindo I, II, III, IV per tanggal 1 Oktober 2021, Pelindo menjadi perusahaan berskala bisnis besar dan terintegrasi serta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
Dalam hal ini, Wahyu berpesan agar pengelolaan PNM yang diterima oleh Pelindo harus benar-benar akuntabel. “Dengan mergernya Pelindo I, II, III, IV menjadi PT Pelindo, dimana sedikit kesalahan saja mungkin akan berdampak sangat luas dan menjadikan Pelindo sulit diselamatkan apabila terjadi rugi,” jelas Politisi Senayan tersebut. (srw/aha)
