Politik menuju pemilihan Presiden dan wakil Presiden sangat antusias sekali di ikuti oleh masyarakat luas di Indonesia, khususnya bagi kalangan masyarakat di pelosok daerah.
Rakyat berlomba-lomba mengumpulkan bukti dari data yang tersebar demi untuk menyimpulkan siapakah yang dapat menggantikan posisi Presiden Ir Joko Widodo nantinya.
Sebagian besar rakyat kelas bawah lebih memilih, beberapa poin sederhana namun penuh kepastian. Seperti yang sudah terjadi 10 (sepuluh) tahun terakhir ini di bawah pemerintahan Panglima Tertinggi Ir Joko Widodo.
Ada pun beberapa poin yang menjadi patokan standar rakyat adalah;
1. Janji kampanye yang wajib di ttd di hadapan Paralegal, Advokat & di leges Notaris yg telah di tunjuk oleh rakyat.
2. Pembayaran hutang dari pemerintahan sebelumnya kepada rakyat miskin yang tidak mempunyai rumah & kehidupan layak sebagaimana yang tertulis di UUD 1945.
3. Penyitaan harta & aset koruptor.
4. Kebebasan bersuara bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Kepastian dalam menjalani usaha & bisnis yang hanya boleh di miliki & di jalankan sepenuhnya oleh rakyat saja. Sehingga rakyat bisa berkompetisi dengan sehat.
6. Keadilan hukum dalam beracara perkara menggunakan jasa para pengacara yang tersebar di seluruh Indonesia.
7. Keterbukaan kerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dari pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di pelosok daerah.
8. Wajib pendidikan gratis dari dasar negara di tingkat TK sd SD , SMP – SMA- sarjana hingga di terima kerja baik di perusahaan milik daerah/ negara maupun swasta tanpa di pungut biaya.
9. Kebebasan dalam memilih keyakinan & menjalankan peribadatan kepada Tuhan YME tanpa adanya intimidasi dari oknum maupun ormas manapun.
Dari 9 point tersebut mayoritas rakyat Indonesia masih mengutamakan untuk profesi milik rakyat untuk tidak di miliki atau dll di olah oleh mereka yang sudah di gaji negara dan di fasilitasi gratis negara. Karna hal ini justru menjadikan rakyat sulit untuk menaikkan tingkat kesejahteraannya sendiri.
Karena belum masyarakat harus memenuhi kewajibannya melaporkan pajak, harus pula pusing tujuh keliling memikirkan hutang turunan, kebutuhan pokok dan persiapan di hari tua.
Rakyat ingin semua kembali ke porsinya masing-masing, tidak lagi acak-acakan. Sehingga Keadilan & Kesejahteraan bukan menjadi dagangan para politikus dengan partainya.
