Pembahasan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dibahas di Badan Legislasi RI dan telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna 11 Juni 2024 lalu.
“Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke tahap pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR melalui kesepakatan dalam rapat pleno yang digelar di Selasa (10/9/2024) lalu.
Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI, Wihadi Wiyanto, dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. (uc/rdn)
