“Demokrasi harus mengedepankan kebebasan dalam memilih. Proses ini seharusnya terbuka dan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan atau intimidasi. Ini adalah esensi dari pesta demokrasi rakyat,” tegas Herman.
Selain itu, Herman mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dan memastikan bahwa para kontestan harus bisa membahagiakan rakyat, bikan hanya memanfaatkan momentum demokrasi untuk kepentingan pribadi. Ia juga menekankan perlunya pembatasan terhadap kompleksitas antara Pemilu dan Pilkada, yang sering kali terlalu berdekatan dan rumit, baik bagi partai politik maupun penyelenggara pemilu.
“Demokrasi harus tetap damai, dan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian itu ada para kandidat”
“Sangat penting bagi kita untuk menyederhanakan proses ini. Jarak antara Pemilu dan Pilkada yang terlalu dekat menambah beban bagi partai politik, penyelenggara, dan Masyarakat. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mengalami kesulitan yang sangat besar dalam banyak kontestasi dalam waktu yang berdekatan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Anggota Badan Legislasi DPR itu menggarisbawahi bahwa kedewasaan para kandidat sangat diperlukan dalam menjaga suasana demokrasi yang damai, terutama karena persaingan personal dalam Pilkada seringkali lebih intens. Menurutnya, harus ada aturan yang jelas untuk menghukum kandidat yang menyebabkan kerusuhan atau memprovokasi perpecahan di masyarakat.
“Kandidat yang menyebabkan kegaduhan atau memicu perpecahan di masyarakat harus mendapatkan sanksi tegas. Demokrasi harus tetap damai, dan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian itu ada para kandidat,”ujarnya.
