Lalu perubahan selanjutnya pada pasal 72 terkait peningkatan koordinasi, antara pejabat imigrasi dan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas. Ada pula perubahan substansi pada jangka waktu pencegahan serta tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.
“Undang-undang keimigrasian merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan nomor 64/PUU-IX/2011, khususnya terkait pasal 16 ayat 1 huruf b dan pasal 97 ayat 1. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan mengubah kedua pasal tersebut,” tandas Supratman.
Lebih lanjut Menkumham mengatakan, perubahan pada RUU Keimigrasian juga terdapat penambahan substansi, yang meliputi perizinan kepada pejabat imigrasi tertentu agar dilengkapi dengan senjata api sebagai bentuk perlindungan diri, serta sumber pendanaan.
Senada dengan Pemerintah, DPR RI juga melihat bahwa UU Keimigrasian perlu dirubah agar dapat menyesuaikan perekembangan situasi terkini. Wihadi Wiyanto selaku pimpinan badan legislasi DPR, menyatakan perubahan UU Keimigrasian bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan keimigrasian.
