“Perubahan ke tiga atas UU Keimigrasian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi keimigrasian,” ucapnya di hadapan anggota Dewan DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Lantai III, Gedung Nusantara II.
Selanjutnya, RUU Keimigrasian akan diserahkan kepada Presiden RI untuk disahkan menjadi UU, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Di hari yang sama, Menkumham juga mengikuti rapat terkait RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dan RUU Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Rapat Paripurna mengesahkan seluruh RUU menjadi UU.
