Pengawasan DPR juga difokuskan pada penanganan percepatan penurunan stunting, penanganan maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, permasalahan peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional, permasalahan mafia pertanahan, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.
DPR RI juga telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap pimpinan lembaga negara, calon duta besar negara, keanggotaan badan dan lembaga, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).
Tak hanya itu, DPR pun pada Tahun Sidang 2023-2024 telah melakukan penetapan mitra kerja baru AKD DPR RI, yakni Otoritas Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II dan Badan Karantina Nasional menjadi mitra kerja Komisi IV.
“Pada Tahun Sidang 2023-2024, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI juga aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen, ikut mengambil peran membangun tata dunia yang lebih baik, humanis, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
